Diskominfo Batam- Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam.
Berdasarkan data APBD 2026 dalam dokumen Finalisasi Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, PAD Batam mencapai Rp2,58 triliun dari total anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp4,18 triliun atau sebesar 52 persen lebih
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan dalam berbagai kesempatan besarnya kontribusi PAD menunjukkan potensi ekonomi daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Batam.
“PAD menjadi kekuatan penting dalam menopang pendapatan daerah. Ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi di Batam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” ungkap Amsakar.
Ia menjelaskan, PAD tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp2,099 triliun yang berasal dari sembilan jenis pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, serta BPHTB.
Kemudian, retribusi daerah Rp305,19 miliar yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
Menurutnya, Pemko Batam melalui Bapenda dan BPKAD Kota Batam terus mengoptimalkan potensi pendapatan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, dengan tetap memperhatikan iklim usaha dan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat di Kota Batam.
“Yang kita dorong adalah optimalisasi potensi ekonomi daerah. Penerimaan tersebut pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.
Untuk meningkatkan PAD, Pemko Batam mengedepankan optimalisasi penerimaan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha melalui kenaikan tarif berbagai obyek pajak tertentu. Strateginya dilakukan melalui digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, intensifikasi pajak secara terukur, serta optimalisasi piutang BPHTB dan potensi pajak reklame, termasuk penataan reklame dengan videotron.
Dengan karakter Batam sebagai kota jasa, pariwisata, perdagangan, dan industri, pajak daerah tetap menjadi tumpuan utama PAD Kota Batam.
“Karena itu, pemerintah terus memperluas basis penerimaan potensi pendapatan daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam,” tutupnya.
