𝐖𝐚ðĨðĒ 𝐊ðĻ𝐭𝐚 𝐀ðĶ𝐎𝐚ðĪ𝐚ðŦ 𝐇𝐚𝐝ðĒðŦðĒ 𝐑𝐚ðĐ𝐚𝐭 𝐊ðĻðĻðŦ𝐝ðĒ𝐧𝐚𝐎ðĒ 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚ðĨðĒ𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟ðĨ𝐚𝐎ðĒ 𝐃𝐚𝐞ðŦðšðĄ ð“ðšðĄðŪ𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓

𝐃ðĒ𝐎ðĪðĻðĶðĒ𝐧fðĻ 𝐁𝐚𝐭𝐚ðĶ- Wali Kota Batam Amsakar Achmad, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Kegiatan yang diikuti oleh gubernur, wali kota, serta bupati se-Indonesia tersebut, diikuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam via zoom, di Ruang Rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam.

Turut mendampingi, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Firmansyah. Tampak hadir juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azman, Kepala Dinas Perinduatrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Gustian Riau, dan sejumlah pegawai Pemko Batam lainnya.

Dalam rakor tersebut, Kemendagri menyampaikan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, inflasi berada pada posisi –0,08 persen (month to month).

Menurutnya, komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi adalah beras, cabai merah, rokok kretek dan filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sedangkan beberapa komoditas yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara.

Selain inflasi, rakor juga membahas capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan realisasi Program 3 Juta Rumah.

Rakor turut menyoroti dinamika sosial di masyarakat. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 228 aksi unjuk rasa yang tersebar di 35 provinsi. Dari jumlah tersebut, 42 kabupaten/kota mengalami aksi berpotensi anarkis, sedangkan total 144 kabupaten/kota tercatat sebagai wilayah yang terjadi aksi unjuk rasa.

Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Bagikan: